Kediri, demonstran.id -;Warga Lingkungan Wonosari, Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri keluhkan terkait kondisi air di tempat tinggalnya yang terbilang kotor serta mengeluarkan bau tak sedap.
Berdasarkan pantauan di lapangan, air nampak terlihat menguning dan terdapat endapan diatas permukaan.
Ada kurang lebih 200 Kepala Keluarga (KK), tepatnya mereka yang tinggal di RW 06, Lingkungan Wonosari yang terkena dampak dari adanya dugaan terjadinya pencemaran air tersebut.
Supandri, Ketua RW 06 Lingkungan Wonosari mengatakan, kondisi air seperti itu sebenarnya sudah mereka rasakan sejak 30 tahun lalu. Keterpaksaan, menjadi alasan utama warga menggunakan air kurang layak itu untuk keperluan sehari-hari, baik itu untuk memasak, minum, mandi dan juga mencuci.
Menurut Supandri, dampak yang dirasakan oleh warga setelah mengkonsumsi air tersebut diantaranya batuk-batuk, masalah percernaan hingga sakit kepala.
Supandri mengungkapkan, pencemaran air yang terjadi itu disinyalir kuat disebabkan oleh adanya permasalahan yang berlangsung semenjak puluhan tahun lalu. Di mana, masalah air itu berawal dari aktivitas warga puluhan tahun lalu yang membuat batu bata merah. Banyak tanah digali, hingga kemudian ditimbun dengan material atau
limbah pabrik dari perusahaan rokok yang dulu sempat ada di lingkungan setempat.
“Jadi ceritanya warga di sini kebanyakan dalam membuat rumah itu mencetak batu bata sendiri. Dari hasil pembuatan batu bata tersebut pada akhirnya menimbulkan lubang. Nah untuk menutup lubang itu, warga menggunakan limbah pabrik yang notabene itu ialah pemberian secara gratis dari perusahaan rokok yang dulu ada di sini,” katanya saat ditemui Demonstran.id di rumahnya, Sabtu (19/3).
Atas adanya permasalahan ini, Supandri beserta warga terdampak lainnya meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri untuk segera turun tangan dan memberikan solusi.
“Kami meminta kepada pemerintah untuk segera turun tangan dan memberikan solusi kepada kami. Mengingat, air merupakan salah satu kebutuhan yang terbilang utama bagi keseharian warga,” ungkapnya.
Sementara itu, dr Fauzan Adima, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri, yang hari ini (19/3) terjun di lokasi setempat untuk melihat kesehatan warga secara langsung mengungkapkan, dari hasil evaluasi atau uji lab terhadap air yang sudah diujicobakan, memang terjadi pencemaran dengan ditemukannya kandungan logam serta kandungan bakteri escherichia atau E-coli.
“Namun, untuk penyakit yang selama ini dialami oleh warga, memang masih belum bisa diambil kesimpulan, apakah sakit yang dialami oleh mereka ini murni akibat dari percemaran atau tidak. Karena data kami baik hari ini dalam pengobatan gratis maupun rekam medis atau catatan medis yang ada belum mengarah ke sana. Baik itu kasus diare, kasus kelainan kulit, kasus kanker, ataupun kasus yang lainnya belum bisa mengarah ke pencemaran,” terangnya.
dr Fauzan menjelaskan, dampak kesehatan yang ditimbulkan dari adanya pencemaran ini terbilang cukup bervariasi. Mulai dari jangka pendek akibat dampat pencemaran bisa mengakibatkan kelainan kulit seperti gatal-gatal. Sedangkan untuk jangka menengah biasanya berpengaruh terhadal ibu hamil ataupun pada bayi yang sering terkena diare dan berdampak terhadap kekurangan gizi.
Sementara untuk jangka panjang, bisa menyebabkan pada kelainan yang lebih berat seperti kanker, kelainan pada ginjal, pada hati dan penyakit lain.
Lebih lanjut, Fauzan mengatakan, sebagai upaya pencegahan, agar warga terhindar dari paparan pencemaran air, Pemkot Kediri, yakni dinas PUPR dan PDAM berkolaborasi untuk penyediaan air bersih.
“Penyediaan air bersih oleh PDAM itu yang paling efektif dari kajian kami. Karena kalau melihat titik pencemaran itu letaknya ada di mana memang penyebarannya sulit untuk diketahui, karena masalah ini sudah muncul sejak puluhan tahun. Jadi warga diupayakan dapat beralih untuk menggunakan air PDAM,” ungkapnya.
Menurut Fauzan, peralihan penggunaan air ke PDAM tersebut terkait dengan pembiayaannya untuk pemasangan PDAM akan ditanggung oleh pemerintah.
“Jadi biaya pemasangannya itu gratis. Namun untuk biaya per bulan memang dibebankan kepada warga. Meski begitu, opsi peralihan ke penggunaan PDAM ini tidak semua warga terdampak setuju. Itu dikarenakan terkait permasalahan biaya. Nah, untuk mengatasi permasalah itu, pemerintah berinisiatif untuk menyediakan kebutuhan air bersih yang dapat dipergunakan secara umum melalui sejumlah titik-titik tertentu. Tetapi, dalam penggunaannya warga juga masih tetap diperkenankan untuk membayar, meski dengan jumlah biaya yang lebih murah,” ucapnya.(glh)
