25 Juli 2024
Pajak Dan Wisata Beralih Ke Pembayaran Non Tunai

Pajak Dan Wisata Beralih Ke Pembayaran Non Tunai

Kediri, demonstran.id – Kemajuan teknologi memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi banyak industri, tak terkecuali industri pariwisata dan pembayaran pajak daerah . 
Bahkan sebelum munculnya pandemi covid-19, transformasi digital di dunia pariwisata telah tumbuh dan banyak pihak yang sadar bahwa untuk maju, digitalisasi industri pariwisata sangat diperlukan.
Selain itu, penggunaan tiket digital berbentuk barcode yang terintegrasi dengan tempat rekreasi dan smartphone pengunjung juga merupakan inovasi yang tepat untuk dilakukan saat ini. 
Untuk mendukung semua itu, Pemkab Kediri bekerja sama dengan kantor perwakilan Bank Indonesia Kediri dan Bank Jatim melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) melakukan launching transaksi pembayaran elektronik atau Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) bagi wajib pajak daerah dan warga Kediri yang bayar tiket masuk wisata.
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengatakan, peralihan pembayaran ke sistem non-tunai memang memiliki tantangan besar. Namun, upati yang akrab disapa Mas Bup Dhito ini yakin kedepannya non-tunai akan menjadi hal yang lazim di Kabupaten Kediri. 
“Untuk saat ini, ada 5 jenis pajak bisa dibayarkan secara non-tunai menggunakan QRIS dan virtual account. Yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, serta pajak pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan (PPHTP),” terang Mas Bup saat memberikan sambutan launching QRIS di Pendapa Panjalu Djayati Kabupaten Kediri, Selasa (8/6/21).
Ditambahkan bupati, di lapangan tidak bisa dipungkiri terkadang masyarakat ini masih memilih jalur-jalur konvensional. Tapi paling tidak, pemerintah sudah menyiapkan infrastruktur.  Diharapkan, sepuluh tahun masa yang akan datang, ini bukanlah hal yang asing di Kabupaten Kediri.
“Proses digitalisasi sendiri tidak bisa lepas  partisipasi masyarakat. Terjadi perubahan dalam pola transaksi masyarakat selama masa pandemi covid-19. Percepatan dan perluasan digitalisasi sendiri untuk mendukung tata kelola keuangan inklusif dan ekonomi nasional. Tidak hanya itu. Digitalisasi diharapkan mampu meningkatkan efektivitas layanan publik dan transparansi dalam pendapatan daerah dan pelayanan masyarakat,” imbuhnya.
“Rencananya (digitalisasi) akan dilakukan di seluruh sektor pelayanan masyarakat. Yang ada kaitannya dengan layanan masyarakat. Mungkin di RS atau pasar secara menyeluruh. Saya harap dua atau tiga tahun ini bisa menyeluruh di pelayanan masyarakat,” tambah Mas Bup.
Untuk pembayaran tiket tempat wisata non-tunai, Bupati Hanindhito mengingatkan kepada SKPD terkait untuk memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan masyarakat.  Seperti diketahui, tempat wisata sendiri di bawah naungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 
“Jangan sampai cuma jadi pajangan. Nanti dipastikan betul di tempat tiket, baik wisata Besuki, atau tempat lain, benar-benar digunakan. Memang sosialisasi tidak mudah di awal. Tantangan pasti banyak,” tandasnya.(glh)