Kediri, demonstran.id – Anggota Legislatif Kota Kediri, Ashari mengaku mendukung atas perencanaan penambahan satu sekolah negeri di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Kediri, Jawa Timur.
Sesuai dengan rencana, SMP tambahan tersebut akan dibangun di lokasi Kecamatan Pesantren di tahun 2022 mendatang.
Sementara itu, menurut Ashari, penambahan satu sekolah yang terletak di Kecamatan Pesantren dinilai cukup tepat. Apalagi dengan adanya pemberlakuan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“Dengan penerapan sistem zonasi, anak-anak di Kecamatan Pesantren tidak banyak memiliki kesempatan untuk masuk di sekolah negeri. Pasalnya, untuk jenjang SMP negeri di wilayah Kecamatan Pesantren hanya terdapat satu sekolah saja yakni SMPN 5. Sisanya seperti kita ketahui bahwa 7 SMP negeri lainnya berada di Kecamatan Kota dan Mojoroto,” ungkapnya.
“Apalagi dalam sistem zonasi terbaru yang tertuang dalam Permendikbud PPDB Terbaru
(Permendikbud No. 44 Tahun 2019) itu mengatur untuk persentase jalur zonasi menjadi minimal 50 persen dari daya tampung sekolah. Hal ini mengalami pengurangan dari jumlah semula dengan persentase di angka 80 persen. Belum lagi adanya jalur prestasi berdasarkan UN ataupun prestasi akademik dan non-akademik lainnya yang membuat siswa dari luar Kecamatan Pesantren bisa masuk. Jadi untuk pemerataan pendidikan memang perlu adanya tambahan sekolah di Kecamatan Pesantren agar tidak terjadi ketertimpangan pendidikan di Kota Kediri,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi DPRD Kota Kediri ini mendorong kepada pemerintah agar segera merealisasikan rencana penambahan sekolah tersebut termasuk dalam membuka penerimaan siswa baru di SMPN 9.
“Berdasarkan pemaparan dari Kepala Dinas Pendidikan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) menjelang PPDB tahun 2021 kemarin, beliau menyampaikan bahwa rencana penerimaan siswa baru untuk SMPN 9 sudah bisa dimulai tahun 2021 ini. Selanjutnya siswa yang sudah diterima akan mengikuti pembelajaran dengan menumpang sementara di gedung SMPN 5 Kota Kediri. Akan tetapi, pada tahun ini ternyata hal tersebut masih belum dapat terlaksana. Maka dari itu, kami meminta supaya hal ini segera direalisasikan di tahun 2022 mendatang,” terangnya.(glh)
