Kediri, demonstran.com – Pengerjaan proyek berskala besar pembangunan bandara Kabupaten Kediri Jawa Timur telah mencapai 50 persen. Dengan begitu, bandara yang dibangun di atas lahan yang melibatkan tiga wilayah di Kecamatan Kabupaten Kediri itu yakni Banyakan, Grogol dan Tarokan, diprediksi akan selesai pada tahun 2023 mendatang.
Akan tetapi, dalam penyelesaian pembangunan bandara tersebut masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus segera dituntaskan. Yakni masih terdapat sejumlah lahan yang belum dibebaskan untuk keperluan pembangunan bandara.
Di mana, ada kurang lebih 0,4 persen lahan yang belum dibebaskan dari keseluruhan total kebutuhan pembangunan. Ini persis dengan ucapan yang dilontarkan oleh Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, ketika melakukan pengecekan terhadap pembangunan Bandara Kediri, Sabtu (24/4/2021). Anak Menteri Sekretaris Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi itu mengatakan tinggal 0,4 persen untuk masalah pembebasan lahan.
Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh Demonstran.com di lapangan. Terdapat 16 Kepala Keluarga (KK) yang masih bertahan di sana. Dengan artian, mereka masih enggan menyerahkan lahan tempat tinggalnya untuk pembangunan bandara.
Mereka berdalih, uang ganti rugi yang diajukan oleh pembangun dinilai masih kurang.
Seperti yang diutarakan oleh Nurul Anis, salah satu warga Dusun Bedrek Desa Grogol Kecamatan Grogol yang hingga detik ini masih mempertahankan tanahnya. Ia mengaku, penawaran pembelian yang diajukan oleh pihak pembangun yakni PT Surya Dhoho Investama (SDHI) dinilai masih kurang dan justru mengalami penurunan harga pembelian.
“Terus terang saja harga pembelian ganti rugi kurang. Di mana per 1 Ru dihargai sebesar 10,5 juta rupiah. Dengan harga itu jelas kami tidak sepakat. Mengingat di Dusun sebelah kami (Dusun Tanjung) yang sebelumnya menjadi imbas pembebasan lahan dibeli dengan harga 15 juta rupiah per 1 Ru. Kenapa ini harga pembelian kok justru turun,” ujarnya heran saat ditemui di rumahnya, Selasa (4/5/21).
Anis mengaku, dengan pembelian harga tersebut, dinilai masih belum sebanding apabila dibelikan rumah di tempat lain dengan ukuran tempat tinggal yang sama seperti tempat tinggal yang ia miliki saat ini.
“Sebenarnya warga itu setuju, apabila pembelian sesuai. Tetapi karena harga belum sesuai membuat warga jauh lebih memilih untuk bertahan dengan segala risiko yang ada,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Anis beserta warga yang masih bertahan lainnya sepakat, untuk tidak menjual tanahnya dengan harga murah. Ia pun tak takut dengan ancaman konsinyasi.
“Bila konsinyasi dilakukan, sudah dari dulu kita sudah tidak berada di sini. Padahal pemberlakuan konsinyasikan itu dilakukan per 31 Januari 2020 lalu. Namun nyatanya konsinyasi itu tidak dilakukan. Kami anggap mungkin itu adalah suatu ancaman atau gertakan agar kami menyerahkan tanah ini dengan harga murah,” ucapnya.
Diketahui sebelumnya, konsinyasi sempat menjadi cara pemerintah daerah beserta pembangun ada sejumlah warga yang masih enggan menyerahkan tanahnya untuk pembangunan bandara.
Sedangkan, sistem konsinyasi ini menitipkan ganti rugi di pengadilan dari diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dengan konsinyasi, tentu setelah terkena aturan konsinyasi, harga lahan mereka jauh lebih rendah dari penawaran investor sebelumnya.
Sementara itu, bila melihat keberadaan lahan yang masih belum terbebaskan ini memang hanya terlihat secuil kecil dari luasnya hamparan lahan pembangunan bandara yang saat ini telah memasuki tahap pengerjaan.
Blokade jalan pun dilakukan dan hanya menyisakan satu akses jalan yang dapat dilewati bagi masyarakat yang masih lebih memilih untuk bertahan. Konsekuensinya, mereka pun harus menempuh jarah lebih jauh apabila bepergian lantaran hanya mengandalkan satu akses jalan yang disediakan untuk bisa dilewati sementara waktu ini.
Sejumlah akses jalan yang sebelumnya dapat dilewati itu kini telah ditutup total sebagai penanda lokasi lahan pembangunan bandara.(glh)
