25 September 2022
Wali Kota Kediri Beri Jawaban atas Pandangan Umum Delapan Fraksi DPRD Kota Kediri Terkait Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022

Wali Kota Kediri Beri Jawaban atas Pandangan Umum Delapan Fraksi DPRD Kota Kediri Terkait Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022

Kediri, demonstran.id – Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh delapan fraksi DPRD Kota Kediri, Kamis (22/9). Delapan fraksi tersebut memberikan pertanyaan terkait rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022. Hal tersebut disampaikan dalam agenda Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggran 2022. Diselenggarakan di Ruang Sidang DPRD Kota Kediri. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Kediri Gus Sunoto Imam Mahmudi didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus.

“Terima kasih kepada DPRD Kota Kediri yang telah melakukan pembahasan terhadap rancangan perubahan APBD tahun 2022. Semoga semua ini memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Kediri,” ujarnya.

Wali Kota Kediri menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti diantaranya terkait penanganan dampak kenaikan BBM. Pemerintah Kota Kediri memberikan dukungan terhadap pemberian BLT oleh pemerintah pusat berupa bantuan sosial, pelatihan kerja, bantuan transportasi. Pemerintah Kota Kediri menyediakan portal web Siaga Inflasi Aman Terkendali (SIASAT). Di dalamnya terdapat beberapa program seperti call center, pendaftaran wirausaha baru, bantuan modal melalui Kurnia, jadwal operasi pasar, info harga komoditi, cek bansos, dan registrasi tukang ojek. “Semua sudah tersedia di web SIASAT masyarakat bisa mengaksesnya,” ujarnya

Untuk pertanyaan mengenai data kemiskinan dan penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran. Wali Kota Kediri mengungkapkan Pemerintah Kota Kediri melakukan validasi dan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Pemutakhirannya dilakukan melalui musyawarah kelurahan dan sesuai ketentuan yang berlaku. Agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. “Pemerintah Kota Kediri melibatkan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan tim reaksi cepat. Validasi kita lakukan secara rutin,” ungkapnya.

Selanjutnya Abdullah Abu Bakar menjawab pertanyaan mengenai perbaikan dan pelebaran Jembatan Bandar Ngalim. Dimana dengan ditutupnya Jembatan Bandar Ngalim akan menambah volume kendaraan di Jembatan Brawijaya dan Semampir. Terkait hal itu Abdullah Abu Bakar menjelaskan beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri. Pertama memaksimalkan fungsi ATCS di Simpang Brawijaya dan Ruang Pusat Pengendali Lalu Lintas secara berkala pada pukul 06.00 – 22.00. Kedua melakukan penertiban dan penataan parkir pada ruas jalan Brawijaya, Wachid Hasyim, dan KDP Slamet untuk memperlancar akses menuju dan keluar Jembatan Brawijaya. Ketiga menempatkan personil di titik-titik rawan kepadatan yang akan membantu mengurai kepadatan lalu lintas. Keempat secara rutin melakukan himbauan melalui pengeras suara yang ada di setiap persimpangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas di seluruh Wilayah Kota Kediri. Keenam memasang Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan Alternatif sebanyak 26 titik. “Kita sudah lakukan beberapa upaya untuk mengantisipasi kemacetan,” jelasnya.

Hadir pula dalam kegiatan ini Ketua Pengadilan Negeri Kota Kediri Maulia Martwenty, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perwakilan Forkopimda, Sekretaris Daerah Kota Kediri, Sekretaris DPRD Kota Kediri serta Kepala OPD Pemerintah Kota Kediri.(glh)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.