Kediri, demonstran.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kediri akan memperketat pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, Kepala Desa dan perangkatnya, terkait tindakan pelanggaran netralitas di masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang saat ini tengah berlangsung.
Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Kediri akan masif untuk terus melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran netralitas dengan cara memberikan imbauan.
Seperti diutarakan oleh Ketua Bawaslu, Kabupaten Kediri, Saifuddin Zuhri. Di mana pihaknya mengaku, jika saat ini dirinya telah menginstruksikan kepada jajarannya, termasuk pihak Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) untuk terus melakukan imbauan utamanya terhadap ASN hingga perangkat desa agar tidak terlibat dalam politik praktis.
Mengingat menurut Saifuddin jika hari ini diketahui mulai banyak kegiatan-kegiatan dari calon untuk mencari relawan maupun mengumpulkan kader dsb.
“Oleh karena itu, dirinya berharap agar semua ASN tidak terlibat dalam kegiatan itu dan partai atau partai pengusung untuk tidak melibatkan bagi mereka yang dilarang menjalani kegiatan dukung mendukung dalam Pilkada 2024. Di satu sisi, kita sudah banyak memberikan imbauan kepada pemerintah daerah dan juga teman-teman ASN agar tidak terlibat aktif,” ujarnya.
Sementara itu, berdasarkan sejumlah temuan yang terjadi di lapangan saat ini. Terdapat sejumlah ASN yang diduga turut melakukan penggiringan dukungan terhadap salah satu pasangan calon yang digadang-gadang maju dalam kontestasi kepala daerah di Kabupaten Kediri.
Dugaan bentuk penggiringan dukungan itu dilakukan mereka di sejumlah acara kegiatan, yang menyasar masyarakat umum maupun ASN.
Sebagai contohnya pada kegiatan ‘Konferensi Kerja Kabupaten Kediri IV Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kediri, yang berlangsung pada Kamis (5/9/24).
Melalui akun youtube resmi Pemkab Kediri. Memunculkan figur Ketua pengurus PGRI Kabupaten Kediri, sekaligus menjabat sebagai Ketua Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Mokhamat Muhsin, yang diduga dengan sengaja menyelipkan kata-kata penggiringan dukungan di akhir pidatonya.
Ajakan penggiringan dukungan itu muncul saat Mokhamat Muhsin menutup pidatonya di acara tersebut melalui sebuah pantun.
‘Menara megah gadingnya tinggi. Batu bata ditoto rapi. Kita lanjutkan pembangunan Kediri, bersama Mas Dhito dan Mbak Dewi’.
Tak berhenti di situ, usai Mokhamat Muhsin mengakhiri pidatonya tersebut, pembawa acara dalam kegiatan itu juga turut menyambung pantun yang seolah pantun yang diutarakan tersebut bermuara arti ajakan dukungan.
‘Beli kain dan baju di toko Banyakan. Kediri semakin maju ayo lanjutkan’.
Sementara itu, saat media ini mengkorfirmasi terkait dugaan penggiringan dukungan tersebut terhadap pihak yang bersangkutan, dalam hal ini Mokhamat Muhsin mengaku jika anggapan tersebut dinilai tidak benar.
Menurutnya, sampai saat ini tidak ada calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri yang ditetapkan.
“Maka yang ada adalah bupati dan wakil bupati, Mas Dhito dan Mbak Dewi, semua warga Kediri, termasuk anggota PGRI pasti mendukunh keberlanjutan pembangunan Kabupaten Kediri, yang dipimpin oleh beliau berdua hingga masa baktinya selesainya,” ujarnya.
“Lho Mas Dhito dan Mbak Dewi kan masih mempimpin sampai 2025, maka ya program yang belum selesai kan harus memang dilanjutkan.
Maaf saat ini belum ada paslon yang ditetapkan KPU, dan pantun itu tidak ada hubungannya dengan Pilkada. Tapi orang lain boleh-boleh saja menafsirkan,” imbuhnya. (glh)
